RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan tugas mulia partai politik berbasis Islam bukan hanya sekadar pilpres lima tahunan.

"Jadi sebenarnya tugas mulia di pundak partai politik berbasis Islam bukan sekedar ritual pilpres lima tahunan. Tetapi lebih dari itu, yaitu menempatkan sila pertama Pancasila sebagai payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara," ujarnya secara virtual dari Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/11/2022).

Menurut LaNyalla, dalam mengatur kehidupan rakyat, negara harus berpegang pada spirit ketuhanan. Maka kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama.

"Artinya jika ada kebijakan atau UU yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan merugikan kebanyakan rakyat, apalagi membuat rakyat sengsara, jelas kebijakan itu melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama. Yang artinya telah melanggar Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara ini," papar dia.

Karena itu, lanjut LaNyalla, saat pertemuan ketua lembaga negara dengan Presiden pada Agustus lalu, dirinya meminta Presiden, selaku Kepala Negara untuk meratifikasi keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Melawan Islamophobia.

"Saya minta Indonesia juga secara resmi menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia. Karena jelas, negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti tertulis di Pasal 29 Ayat 1 konstitusi kita," tuturnya.

Bahkan di Ayat 2 tertulis dengan sangat jelas bahwa beribadah menurut agama dan kepercayaan itu dijamin negara. Artinya, kalau ada umat Islam yang menjalankan sunnah Nabinya dengan memelihara jenggot, itu wajib dijamin oleh negara sebagai kemerdekaan atas pilihannya.

"Bukan malah distigma teroris atau belakangan ini malah disebut Kadrun dan radikal. Ini salah satu dari sekian banyak fenomena Islamophobia di Indonesia," tukas Senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla juga berharap agar partai politik berbasis Islam menyampaikan kepada semua elemen bangsa, bahwa bangsa ini lahir atas jasa besar umat Islam, terutama tokoh-tokoh Islam dan para ulama.

Oleh karena itu, katanya, secara ideal seharusnya partai-partai Islam bisa mengusung kader terbaik mereka, yang tentu sejalan dengan platform perjuangan partai.

"Tetapi seperti kita ketahui adanya Pasal 222 di dalam UU Pemilu, yang mengatur tentang Presidential Threshold, membuat partai politik tidak dapat secara ideal mengusung kader terbaik mereka sendiri," ungkapnya.

Walaupun ambang batas pencalonan tersebut sudah beberapa kali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, termasuk oleh DPD RI, namun MK tetap kepada keputusannya, bahwa PT 20 persen itu adalah open oegal policy. Artinya kewenangan pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah.

"Seharusnya pekerjaan partai politik hari ini melalui fraksi yang ada di DPR, adalah melakukan legislatif review bersama pemerintah. Tetapi rupanya jalan itu juga tidak ditempuh oleh Partai Politik yang ada," katanya.

Yang dilakukan oleh parpol, lanjutnya, justru sibuk saling bertemu untuk menjajaki terbentuknya ioalisi antara mereka. Meskipun platform perjuangan partai-partai tersebut berbeda. Padahal dalam ilmu dan teori politik, Koalisi seharusnya terjadi setelah pemilu dan setelah pilpres.

"Tetapi lagi-lagi karena adanya Pasal 222 di dalam Undang-Undang Pemilu itulah yang membuat hal-hal yang saya sebutkan tadi terjadi," jelasnya.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum Dewan Kehormatan Pengurus Besar Serikat Tani Islam Indonesia, yang juga Anggota DPD RI, Abdullah Puteh, Anggota DPD RI, Bustami Zainuddin, Ketua Umum PB STII, Fathurrahman Mahfudz, para perwakilan Ketua Umum partai Islam dan jajaran pengurus Serikat Tani Islam Indonesia.(*)