RIAUMANDIRI.CO - Komisi IX DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk memperdalam penyebab gagal ginjal akut pada anak. Hingga 1 November 2022 sudah ada 325 kasus dan 178 anak meninggal dunia.

Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia, serta 'International Pharmaceutical Manufacturers Group' (IPMG), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

“Saya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) sepakat kalau kasus ini menjadi panja dan kita harus memperdalam (penyebabnya). Ini bukan persoalan satu-dua orang, ini persoalan ratusan anak-anak yang menjadi penerus bangsa (harus) meninggal tanpa ada keterangan dan tanpa ada antisipasi. Dan ke depan hal ini jangan sampai terulang,” tegasnya.

Legislator dapil Jawa Timur III itu mengaku, sebagai mitra kerja Kemenkes dan BPOM, ikut bertanggung jawab terhadap kasus gagal ginjal akut ini. Menurutnya, 270 juta rakyat Indonesia menumpahkan segala tanggung jawab kesehatannya kepada Kemenkes, BPOM dan Komisi IX DPR RI. Untuk itu, ia ingin mendapatkan klarifikasi langsung dari Kemenkes. 

“Jangan sampai seperti kasus sebelumnya yang saling lempar tanggung jawab. Ini rakyat Indonesia menanti (penjelasan dari pemerintah). Koordinasi Kemenkes dengan BPOM seperti apa, jangan jalan sendiri-sendiri. Ini masalah kesehatan, jangan ego sektoral. Ada berita anak yang gagal ginjal tapi tidak pernah mengonsumsi obat (yang mengandung zat pelarut Dietilen Glikol atau DEG dan Etilen Glikol atau EG) itu. Nah ini gimana?” pungkas Ninik.

Senada, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani turut mengusulkan dibentuknya Panja DPR mengenai kasus obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Menurut Irma, Panja harus dibentuk karena penyebab gagal ginjal akut hingga kini belum jelas.

“Saya mengusulkan karena tata kelola dari bahan baku obat yang ada di Indonesia ini harus diperbaiki, regulasinya juga, komitmennya juga harus diperbaiki, saya sepakat, ya kita bikin Panja,” kata Irma.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu melihat adanya ketidaksepahaman antara Menkes Budi Gunadi dengan Kepala BPOM Penny Lukito mengenai penyebab gagal ginjal akut.

"Kalau saya melihat sejak awal,  statement-nya Pak Menteri ini seolah-olah sudah menyatakan bahwa EG, DEG lah yang menjadi penyebab. Sementara BPOM bilang belum ada bukti yang sahih, bukti yang akurat bisa diukur bahwa ini penyebabnya,” tandas Irma. 

Menurut Irma, perbedaan pandangan yang sudah disampaikan Menkes dan Kepala BPOM tersebut justru akan membuat gaduh masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah segera menemukan apa penyebab pasti penyakit gagal ginjal akut tersebut.

“Kalau memang belum ditemukan, temukan. Temukan, jangan praduga, yang namanya obat-obatan itu enggak boleh diduga-duga, harus yakin,” tegas Legislator Dapil Sumatera Selatan II itu.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan ada 325 kasus gagal ginjal akut di seluruh Indonesia. Budi menerangkan kasus gagal ginjal akut paling tinggi ada di DKI Jakarta. Adapun dari 325 kasus yang melanda anak usia 0-5 tahun ini, 178 anak meninggal dunia.

“Data per kemarin (1 November 2022), ada 325 kasus gagal ginjal di seluruh Indonesia. DKI Jakarta paling tinggi. Kita juga melihat ada 178 yang meninggal dari 325,” kata Menkes Budi.

Namun Menkes Budi mengklaim kasus baru penyakit gagal ginjal akut maupun kematian yang dipicu akibat penyakit tersebut menurun. Hal tersebut tidak terlepas dari keputusan Kemenkes melarang penggunaan obat sirop ditambah pengobatan menggunakan Fomepizole.

“Sesudah kita melakukan pelarangan obat sirop (18 Oktober 2022), jumlah kasusnya jika dihitung average 7 days  sudah menurun drastis. Yang tadinya sempat di angka 6-7 per hari dengan puncak 10 per hari, itu jumlah kasusnya sudah menurun drastis," ujar Menkes Budi.

Menurutnya, tingkat kematian sempat naik tinggi di mana puncaknya per hari sebanyak enam jiwa. Akan tetapi, sejak Fomepizole digunakan di RSCM pada 18 Oktober 2022 dan sejumlah RS di daerah, jumlah kematiannya sudah menurun secara drastis.

“Jadi kondisi sampai sekarang, dari jumlah kasus baru maupun kematian, sudah turun secara drastis. Dan ini terjadi sesudah kita melarang penyebaran obat-obatan dan cair dan juga sesudah ditemukannya terapi dengan cepat Fomepizole untuk mengurangi derajat kematian," kata Menkes Budi. (*)