Ini Mengapa Hasil Evaluasi 22 Pejabat Pemko Pekanbaru tak Kunjung Diumumkan
.jpeg)
RIAUMANDIRI.CO - Tahapan evaluasi pejabat pimpinan tinggi pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah rampung. Evaluasi itu sudah berlangsung selama dua minggu.
Namun hingga kini hasil evaluasi tersebut belum kunjung diumumkan.
Ada 22 pejabat yang terdiri dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga sekretaris daerah ikuti evaluasi kinerja ini.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan pihaknya masih menanti hasil evaluasi dari panitia seleksi (pansel). Dirinya mengaku dalam waktu dekat hasil evaluasi bakal diserahkan kepada dirinya.
"Hasil evaluasi akan segera diserahkan pansel," kata Muflihun, Senin (3/10).
Menurutnya, hasil evaluasi terhadap puluhan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah kota masih dipegang oleh pansel. Ia memberi sinyal segera mengumumkan hasil evaluasi terhadap 22 orang pejabat di pemerintah kota.
Dirinya mengaku bakal mengumumkannya usai menerima hasil evaluasi pejabat itu dari tim pansel. Mulfihun kembali meminta untuk bersabar menanti hasil evaluasi pejabat tersebut.
Evaluasi yang digelar dua pekan lalu berlangsung di satu hotel berbintang yakni Grand Central Hotel Pekanbaru. Mayoritas penjabat eselon II ikut dalam evaluasi tersebut.
Namun ada juga pejabat yang tidak ikut dalam evaluasi tersebut. Mulfihun mengakui bahwa evaluasi terhadap para penjabat eselon II di lingkungan pemerintah kota guna memaksimalkan kinerja pemerintah kota.
Dirinya menegaskan bahwa rangkaian evaluasi ini bukan berdasar emosi. Namun murni untuk mencari posisi yang tepat bagi para pejabat eselon II di lingkungan pemerintah kota.
"Saya mengevaluasi ini tidak ada unsur emosi, unsur ketidaksukaan. Saya murni evaluasi itu mencocokkan kemampuan masing- masing," tegasnya, Rabu (21/9).
Muflihun mengaku, evaluasi ini digelar untuk melihat kemampuan dari masing-masing penjabat. Adanya evaluasi ini tentu mempermudah proses penempatan para penjabat sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya.
Dirinya mencontohkan penjabat yang punya kemampuan di bidang pertanian tentu ditempatkan sebagai penjabat pertanian. Mereka yang menguasai bidang kesehatan tentu ditempatkan sebagai penjabat di sektor kesehatan.
"Semua itu perlu kita cocokkan, agar kinerja pemerintah kota bisa lebih baik, apalagi banyak permasalahan kota yang harus kita tuntaskan," pungkasnya.(her).
