RIAUMANDIRI.CO - Komisi IX DPR RI mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera merespon kelangkaan vaksin meningitis dari peredaran hampir di seluruh daerah.

Akibat kelangkan vaksin meningitis, tersebut berdampak pada terhambatnya keberangkatan jamaah umroh asal tanah air.

“Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mencari jalan keluar terhadap kekosongan vaksin meningitis untuk kebutuhan haji dan umroh ini,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat memimpin  Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM, Selasa (27/9/2022).

Sebelumnya, pada rapat tersebut, beberapa anggota DPR menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kelangkaan vaksin yang terjadi.

Anggota Komisi XI DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta BPOM untuk segera melakukan mitigasi masalah yang terjadi mengingat kebutuhan vaksin yang cukup tinggi dan dampaknya pada masyarakat yang akan melakukan ibadah, khususnya umrah dalam jangka waktu dekat.

“Badan POM mesti ikut juga memikirkan bagaimana solusinya. Cara mengatasi ini, misalnya kayak kemarin vaksin Covid-19, Badan POM ikut mencari produsen-produsen yang bisa memproduksi dan menyiapkan ini," kata Saleh Daulay.

Masalahnya, kata Saleh, soal meningitis ini Pemerintah Saudi begitu ketat. Kalau tidak divaksin meningitis tidak boleh mendarat. Karena itu jangan sampai kebutuhan umat terkait persoalan spiritualitas begini malah tidak dipikirkan.

Menanggapi sejumlah masukan yang disampaikan Pimpinan dan Anggota  Komisi IX DPR RI, Kepala Badan POM Penny K. Lukito menjelaskan, berdasarkan data BPOM hanya ada dua pemegang izin edar vaksin meningitis yang beredar di Indonesia, salah satunya adalah Biofarma yang telah berkomitmen akan melakukan impor pada Oktober mendatang. 

“Selain memberikan izin edar kami nanti akan load release, tapi apapun juga load release terkait dengan dokumen-dokumen yang diberikan ke kami," tegasnya.

Diungkapkan, pihaknya belum menerims dokumen apapun dari biofarma untuk mendapatkan load release.

"Artinya ya kalau mereka komitmennya belum keluar ya mereka belum punya datanya juga diberikan ke kami sehingga kami bisa memberikan load release,” jelas Penny. (*)