RIAUMANDIRI.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru berharap pembahasan rencana peralihan pengelolaan sampah lebih transparan dengan melibatkan pihak legislatif, agar pengelolaan ini sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sebab Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sedang mengkaji peralihan pengelolaan sampah ini dari swastanisasi menjadi swakelola dengan menerapkan sistem Badan Umum Layanan Daerah (BLUD). 

Rencana ini akan diterapkan di tahun 2023, sehabis masa kontrak kerjasama pengelolaan dengan dua perusahaan pengangkut sampah yakni PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya.

"Konsepnya belum jelas, sudah minta ekspos ke DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan), tapi setidak-tidaknya ini harus dibicarakan di Lembaga DPRD Kota Pekanbaru. Saya kira ini dibahas transparan dan ada elemen masyarakat yang juga berbicara (ikuti pembahasan,red)," terang Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, Selasa (13/9).

Dengan tegas, DPRD Kota Pekanbaru mendukung seperti apa langkah dari Pemko Pekanbaru dalam mengelola sampah di Kota Pekanbaru ini, asalkan penerapannya sesuai dengan aturan dan dapat mengatasi apa yang menjadi permasalahan selama ini.

Tidak ada yang rumit dalam pengelolaan sampah ini, sambung Nofrizal, sebab apa-apa yang diperlukan dalam pengelolaan ini semuanya dimiliki oleh Pemko Pekanbaru, mulai dari sarana prasarana, keuangan, lokasi pembuangan, sumber daya manusianya.

"Saya mengatakan sistem pengelolaan sampah ini bukan hal yang rumit, angkutannya ada, Pekerjanya ada, sampahnya ada, duitnya pun ada, kok susah? hal yang ada tapi sulit, itu bagi saya gak masuk akal itu," ulas Nofrizal.

Pemko Pekanbaru bukanlah diwaktu-waktu sebelumnya pernah berhasil mengelola sampah, sudah ada beberapa penghargaan Adipura yang diperoleh sebagai bukti baiknya pengelolaan sampah. Meski begitu, Pemko Pekanbaru harus belajar kembali ke daerah yang memiliki sistem pengelolaan yang baik.

"(libatkan,red) elemen masyarakat yang punya kemampuan yang punya keahlian untuk ikut berbicara, (minta,red) semacam pemikiran ke beberapa daerah yang sudah punya sistem pengelolaan yang berjalan dengan baik," tukasnya. 

Editor : Nurul Atia