RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto merasa heran dengan pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyebut Pertamina menjual rugi BBM jenis Pertamax RON 92.

"Bagaimana bisa badan usaha melakukan aksi jual rugi. Ini sama saja aksi bunuh diri bagi perusahaan," kata Mulyanto kepada media ini, Senin (12/9/2022).

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu mendesak Erick untuk membuka data harga pokok produksi (HPP) dan harga keekonomian BBM jenis Pertamax RON 92. Bila memang Pertamina jual rugi BBM jenis Pertamax RON 92 maka semua pihak yang terlibat perlu dimintai pertanggungjawaban.

"Apakah Menteri BUMN dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) menyetujui aksi jual rugi ini. Kalau jawabnya ya, maka ini adalah kondisi yang aneh bin ajaib," kata ahli nuklir itu.

Bagaimana mungkin badan usaha akan tumbuh sehat kalau secara terencana dan legal dilakukan aksi jual rugi terhadap produk-produknya.

"Ini sama saja Menteri BUMN menjerumuskan BUMN anak buahnya ke jurang kehancuran," tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai harga jual BBM jenis Pertamax RON 92 di Indonesia relatif mahal. Sebab dibandingkan dengan BBM non subsidi Petronas Malaysia RON 97 (dengan RON 5 tingkat di atas Pertamax RON 92) harganya hanya Rp14.190 per liter (4.2 RM). 

Artinya, BBM Petronas ini lebih murah sebesar Rp310 per liter daripada harga Pertamax RON 92 saat ini yang Rp14.500 per liter.

"Fakta ini cukup menggelitik, bahwa harga BBM non-subsidi Petronas dengan angka RON lima tingkat lebih tinggi ternyata lebih murah sebesar Rp310 per liter dibandingkan dengan harga jual Pertamax RON 92," kata Mulyanto dengan nada heran.

Fakta ini semakin aneh bin ajaib lagi kalau Menteri BUMN menyatakan bahwa dengan harga jual sebesar itu pun Pertamax RON 92 masih dalam kondisi jual rugi.

Sebelumnya Menko Airlangga juga mengatakan bahwa harga keekonomian Pertamax RON 92 sesungguhnya adalah Rp15.150 per liter.

"Kalau benar begitu dimana letak inefisiensinya? Jangan-jangan ini kerjaan mafia migas karena sebagian dari Pertamax ini diproses pada kilang di luar negeri," tukas Mulyanto. (*)