RIAUMANDIRI.CO - Anggota DPRD Riau Abdul Kasim meminta pemerintah pusat dan PT Pertamina untuk membuat kebijakan yang dibarengi dengan kemampuan fasilitas-fasilitas pendukung. 

Pasalnya, pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan aplikasi harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas internet. Namun, tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang memadai

Abdul Kasim menilai, kondisi yang ada sekarang belum mampu mendukung kebijakan BUMN tersebut. Ia mengaku sepakat jika tujuan Pertamina adalah ingin meminimalisir kebocoran. 

Tapi sayangnya masih ada wilayah di Indonesia yang belum memiliki kemampuan mendukung kebijakan itu.

“Misalnya di Riau, itu di wilayah pelosok, apalagi di pesisir, jangankan memakai handphone, kadang jaringan listrik saja belum ada mereka,” kata Abdul Kasim, Ahad (24/7/2022).

Ia mencontohkan, di daerah seperti Bengkalis, Dumai, dan sekitarnya yang ada di wilayah pesisir, masih sering mengalami listrik mati dan tidak normal. 

Dikatakan, dia khawatir nantinya hal tersebut menganggu aktivitas pembelian BBM. Sehingga perlu ada kajian mendalam dari Pertamina. 

“Kita takutnya, itu berdampak penumpukan-penumpukan di SPBU yang berada di daerahnya masing-masing. Makanya ini perlu kajian dari pihak Pertamina, sehingga tidam enimbulkan kemacetan di jalan dan menimbulkan kecelakaan,” kata dia.

Selain itu, secara kemampuan personal, masih banyak warga yang belum mampu mengoperasikan gawai. Hal ini lantaran faktor ekonomi maupun faktor pendidikan. 

“Silahkan saja diberlakukan, tapi pikirkan juga masyarakat di pelosok-pelosok. Siapkan jaringan listrik, internet, dan lainnya di sana baru bisa kita berlakukan,” jelasnya.

Dia menyarankan agar untuk daerah yang masih sulit akses listrik dan jaringan internet, Pertamina mengeluarkan kebijakan alternatif, misalnya menggunakan Pertashop, yang didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebab, kata dia, dalam menyuplai BBM di Pertashop membutuhkan data masyarakat setempat, supaya kuota yang diberikan sesuai, sehingga tidak terjadi kekurangan.

“Selain itu, BPS kan turun ke daerah-daerah, kaji data di daerah tersebut, apakah sudah bisa diterapkan sistem pembelian memakai aplikasi ini. Kan bisa dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, ekonomi, maupun jaringan listrik dan Internet,” tandasnya. 

Sumber : Media Center Riau

Editor : Nurul Atia