RIAUMANDIRI.CO - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menilai tindakan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan  mengampanyekan anaknya saat sosialisasi harga minyak goreng (migor) dianggap tidak etis dan berpotensi menyalagunakan jabatan.

Karena itu, Wakil Ketua FPKS DPR RI itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur sekaligus mengingatkan Mendag untuk tidak mengulang perbuatan yang sama di kemudian hari.

"Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan," kata Mulyanto kepada media ini, Selasa, (12/7/2022).

Mulyanto menegaskan, Mendag sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana terkait dengan sosialisasi migor minyakita. Jangan menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga.

"Mendag tidak mencampuradukan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga. Jangan sampai program migor minyakita ini menuai pesimisme publik. Kita tidak menginginkan hal itu," tegasnya.

Mulyanto menambahkan, sebaiknya Mendag fokus mendistribusikan Minyakita ke daerah remote khususnya wilayah Indonesia Timur yang selama ini tidak terjangkau migor curah. Sehingga di daerah tersebut benar-benar harga migor bisa mencapai harga eceran tertinggi (HET).

"Keunggulan migor minyakita, yang terkemas secara sederhana tersebut, adalah dapat disimpan lebih lama dan dengan jangkauan distribusi yang luas. Mendag jangan mendistribusikannya di wilayah yang justru mudah terjangkau migor curah biasa. Ini kan tidak konsisten," jelasnya.

Sebelumnya diinformasikan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengampanyekan anaknya, Futri Zulya Savitri saat mengunjungi pasar murah minyak goreng yang digelar di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Sabtu (9/7/2022).

Awalnya, Zulhas membagikan minyak goreng curah kemasan secara gratis di pasar murah Kecamatan Teluk Betung Timur. Tapi selanjutnya ia mengajak para peserta acara mendukung putrinya yang akan maju menjadi salah satu kontestan di pilkada di daerah itu. (*)