RIAUMANDIRI.CO - Ketua Kelompok DPD RI di MPR Tamsil Linrung menilai pelaksanaan demokrasi dalam pemilu semakin jauh dari esensi dan tidak dengan biaya pemilu yang mahal.

"Biaya pemilu begitu besar, sementara demokrasi di dalam perjalanan ke sini, semakin jauh dari esensi," tegas Tamsil dalam Dialog Kebangsaan bertema "Katakan Tidak Pada Biaya Pemilu dan Pilkada Mahal," di Lobi Gedung DPD RI, Kamis (23/6/2022).

Tamsil meragukan biaya Pemilu 2024 yang begitu mahal, yaitu Rp110,4 triliun akan bisa mewujudkan hasil yang maksimal karena sistem yang ada sekarang ini. Diantaranya adalah soal presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden).

"Ini suatu persoalan yang secara transparan bisa kita lihat bahwa biaya pemilu yang begitu besar itu tidak akan mungkin melahirkan figur (presiden) dengan kualitas yang seperti yang kita harapkan," kata Tamsil.

Sedangkan mantan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid menilai biaya Pemilu 2024 bukan mahal, tapi mahal sekali.

"Setelah kita crosceck, anggaran ini  dirancang pada masa pandemi. Perhitungannya sampai 2024 pandemi belum berakhir. Jadi seluruh proses yang berkaitan dengan pandemi itu mereka hitung sebagai biaya, masker apa segala macam itu semua mereka hitung," kata Farhan.

Farhan mendapat kabar, honor mereka yang bekerja di KPU dilipatgandakan sampai 300%. Alasannya ada tantangan dan kerja berat.

"Jadi terbayanglah berapa jumlah itu akan muncul. Padahal logikanya mungkin ya menurut saya, sebaiknya jangan lebih dari 100% lah. Nanti mungkin Pak Tamsil boleh memanggil KPU, meminta rincian itu kemudian merekomendasikan agar DPR mengambil langkah untuk penghematan," saran Farhan.

Juga hadir sebagai pembicara pengamat politik dari UGM Prof Mas Roro Lilik Ekowanti dan Titi Anggraini dari Perludem. (*)