RIAUMANDIRI.CO - Presiden Jokowi (Joko Widodo) pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022) kembali marah-marah karena belanja pemerintah pusat dan daerah masih didominasi produk impor.

Jokowi menyayangkan pemerintah pusat dan daerah lebih memilih produk impor, padahal ada 842 produk yang bisa dibeli lewat e-katalog sebagai subtitusi.

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengatakan, Presiden Jokowi telah berulang memarahi para menterinya di depan umum.

"Marahnya Jokowi terhadap menteri tampaknya cermin frustasinya dalam memenage kabinetnya. Para menteri seolah tak memahami arahan Jokowi, termasuk skala prioritas yang ingin dicapai," kata Jamil, Selasa (14/6/2022).


Salah satu arahan Jokowi adalah lebih mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Hal ini rupanya belum sepenuhnya dilakuan para menteri sehingga menyulut kemarahan Jokowi.

"Dalam kasus tersebut, seharusnya menteri mudah memahami arahan Jokowi. Sebab arahan lebih memprioritaskan membeli produksi dalam negeri sangat mudah dipahami," kata Jamil.

Namun demikian, para menteri bukanlah karena sulit diatur. Para menteri sangat menyadari kalau melakukan hal itu kapan saja akan direshuffle.

Jamil menyebutkan marahnya Jokowi yang berulang terhadap menterinya bisa disebabkan dua hal.

Pertama, kapasitas sebagian menterinya bisa jadi memang terbatas. Karena itu, wajar kalau para menterinya tidak maksimal menterjemahkan arahan presiden.

"Akibatnya, kebijakan yang diambil di kementeriannya menjadi kurang tepat sasaran. Hal itu tentu mengecewakan Jokowi," katanya.

Kedua, arahan Jokowi terhadap para menterinya bisa jadi kurang jelas. Hal ini juga dapat berimplikasi pada pengambilan kebijakan yang kurang tepat.

Akibatnya, menterinya tidak melaksanakan arahan presiden yang sesungguhnya. Hal ini tentu tidak menghasilkan sebagaimana yang diinginkan Jokowi.

"Jadi, Jokowi seyogyanya mengevaluasi arahannya selama ini. Kalau arahannya memang sudah jelas, maka masalahnya ada di para menteri. Menteri seperti ini selayaknya cepat direshuffle," kata Jamil.

"Namun, kalau arahannya yang tidak jelas, maka sebaiknya Jokowi yang harus introspeksi diri. Sebab, tak selayaknya memarahi para menteri di depan umum padahal kesalahan bukan pada mereka," ulas mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)