RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingkar janji terkait harga minyak goreng (migor).

Karena sebelumnya, dalam Rakernas V Projo tanggal 22 Mei 2022, Presiden Jokowi berjanji bahwa satu sampai dua minggu ke depan harga migor sudah akan turun sesuai harga eceran tertinggi  (HET).

"Tapi hingga kini harga migor masih di atas HET yang dijanjikan. Hari ini sudah lewat dua minggu," kata Mulyanto kepada media ini, Senin (6/6/2022).

Berdasarkan data yang dikutip Mulyanto dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per hari Senin (6/6/2022), harga migor curah masih Rp18.250 per kilogram. Padahal HET migor curah Rp15.500 per kilogram da kemasan Rp26.450 per kilogram.

Dibandingkan dengan harga migor saat Presiden memberikan pernyataan di pertemuan Rakernas V Projo, harga migor curah hari ini hanya turun Rp500 per kilogram. Sementara harga migor kemasas turun Rp 250 per kilogram.

"Ucapan Presiden Jokowi kembali tidak terbukti alias pemberi harapan palsu atau PHP," tegas Mulyanto.

Meski kecewa karena presiden tidak mampu memenuhi janjinya, namun wakil ketua FPKS DPR RI mengaku tidak kaget. Sebab ini bukan kali pertama Presiden Jokowi ingkar janji. Tapi sudah yang ke sekian kalinya. 

"Publik mencatat hal tersebut," kata politisi yang akrab disapa Pak Mul. 

Ingkar janji dan PHP seperti ini, menurut Mulyanto hampir menjadi kebiasaan para pejabat tinggi di negeri ini. Hal ini tidak mendidik dalam membangun Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter.  Hal ini dapat membuat masyarakat putus harapan (hopeless) terhadap perbaikan bangsa ke depan.

"Kita perlu membangun budaya bangsa yang sedikit bicara, banyak kerja dan sedikit berjanji, banyak prestasi, bukan budaya ingkar janji dan rajin PHP," sindir anggota DPR RI dari daerah pemilihan Tangerang Raya ini.

"Ini penting, karena para pemimpin adalah suri teladan, yang digugu dan ditiru bagi masyarakat kita yang secara umum masih menganut relasi patron-client," lanjut Mulyanto

Mulyanto menambahkan, sudah hampir sepuluh bulan, gonjang-ganjing kasus migor ini berjalan. Banyak kebijakan pemerintah yang hanya bersifat buka-tutup dan terbukti gagal dalam mengendalikan ketersediaan dan harga migor.

Padahal survei menunjukkan, bahwa kemampuan pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan harga migor berkorelasi positif dengan penerimaan dan kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah.

Begitu pula sebaliknya, kegagalan dalam mengelola migor akan dipersepsi negatif sebagai kegagalan pemerintahan secara keseluruhan oleh masyarakat.

Saatnya bagi para balon presiden pada Pilpres 2024 merumuskan solusi jitu bagi persoalan migor ini ke depan. Masyarakat menunggu kebijakan yang memihak mereka. (*)