RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menduga kebijakan pemerintah mencabut kembali larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya akibat tekanan oligarki.

Jadi dugaan kami di di Komisi VI DPR, memang ada perlawanan dari oligarki-oligarki yang menunjukkan kesaktiannya dengan berhasil mencabut peraturan ini. Mereka menggunakan petani dengan menurunkan harga tandan buah segar (TBS) petani," kata Andre dalam diskusi dengan tema "Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor", di Media Center DPR, Jumat (20/5/2022).

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumbar itu sudah melihat adanya permain oligarki dalam kasus kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng (migor) tersebut.

"Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah, namun persoalan minyak goreng ini belum bisa terselesaikan secara tuntas," kata Andre.

Dimulai dari Permendag No.6/2022 yang berlaku 1 Februari dengan penetapan  DMO dan DPO. Lalu dilanjut dengan kebijakan Permendag nomor 11 Tahun 2022 dan Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah Rp14.000 dan minyak goreng dalam kemasan disesuaikan dengan mekanisme pasar.

"Seketika, barang yang langka itu langsung banjir di berbagai tempat, tetapi harganya ada yang 24 ribu sampai 25 ribu, hkan ada yang 26 ribu per liternya," kata Andre.

Kedua kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah minyak goreng. Kemudian Presiden Jokowi melakukan larangan sementara ekspor CPO dan turunannya.

Sejak rencana kebijakan itu disampaikan Presiden, sebelum dijalankan, harga TBS petani langsung turun. Padahal ekspor CPO masih berjalan dengan normal. Harga TBS yang semula hampir Rp4.000 langsung turun menjadi Rp2000 - 1800.

"Ini sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah. Kebijakan masih baru rencana, perlawanan sudah dimulai, gendang perang sudah dimulai pada saat ekspor masih berjalan secara normal," kata Andre.

"Yang ingin saya, gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas. Oligarki-oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemeritah itu jelas," tegas Andre.

Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan Permendag 22 tahun 2022, larangan sementara ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng. Kebijakan itu sedikit menurunkan harga migor mencapai kisaran Rp19.000 sampai Rp21.000.

"Tetapi intinya apa? Kita masih gagal untuk memenuhi harapan rakyat. Dugaan saya sebagai anggota DPR RI Komisi VI, oligarki ini tetap melakukan perlawanan dan mereka sudah memprediksi dengan terus menurunkan harga TBS dan sekarang mencapai Rp800, paling tinggi itu Ro1300. Ini memukul petani, merugikan petani yang 16 juta orang itu. Akhirnya pemerintah mencabut larangan ekspor sementara itu," kata Andre. (*)