Hukrim

Terdawa Politik Uang di Inhu Divonis 3 Tahun Penjara, Denda Rp200 Juta

Sidang vonis Dimas Kasiono Warnorejo, terdakwa politik uang di Inhu

RIAUMANDIRI.CO, RENGAT - Sidang perkara politik uang pada Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018 dengan terdakwa Dimas Kasiono Warnorejo kembali digelar, Selasa (24/7/2018) di Pengadilan Negeri (PN) Klas IIB Rengat.

Dimas divonis bersalah oleh majelis hakim. Dimas terbukti telah melakukan perbuatan money politic, mencederai demokratis yang diselenggarakan dengan taat asas, yaitu jujur dan adil dalam Pilgubri.

Ketua majelis hakim Guntoro Eka Sekti didampingi dua hakim anggota, masing-masing Petra Jeanny Siahaan dan Omori Rotama Sitorus , membacakan vonis bersalah terdakwa Dimas dengan Nomor Perkara 297/pidsus/2018.

Loading...

Dimas divonis penjara 3 tahun (36 bulan) penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti melanggar pasal 187A ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2018 tentang Pilkada. Vonis majelis hakim lebih rendah jika dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Dimas 42 bulan penjara, denda Rp 200 juta.

Unsur pasal 187A ayat 1, dinilai hakim terhadap terdakwa Dimas yang diajukan dalam persidangan sudah terpenuhi, di antaranya unsur perbuatan sengaja melawan hukum, unsur setiap orang, calon peserta pemilu, partai politik dan orang lain terpenuhi.

Dalam perkara ini Dimas Kasiono Warnorejo sudah diajukan dalam persidangan dalam unsur orang lain dalam pasal tersebut, dan majelis hakim menilai dengan pertimbangan saksi-saksi serta bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam amar putusan, majelis hakim juga menyampaikan bahwa pasal 187A terdapat dua ayat, dalam dakwaan JPU sudah menguraikan pasal dan ayat tersebut. Mengenai orang yang memberikan barang dalam dakwaan JPU tidak menguraikan ayat, namun dakwaan tidak mengurangi nilai dan tidak batal demi hukum.

"Kesimpulan fakta-fakta persidangan, terdakwa mengetahui soal pemilihan gubernur dan terdakwa mengakui sebagai simpatisan Paslon nomor 3, serta terdakwa mengakui sudah memberikan bahan pakaian 25 lembar kepada saksi Siti Latifah dan 25 lembar bahan pakaian kepada saksi Desi Arisanti. Barang tersebut bukan alat peraga kampanye namun materi lainnya sesuai unsur pasal," kata majelis hakim.

Dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukan JPU, majelis hakim menilai keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang, di antaranya saksi pelapor Hardi Sarmin, saksi Zulpen wartawan, saksi Desi Arisanti penerima 25 lembar bahan pakaian, saksi Siti Latifah penerima 25 lembar bahan pakaian, saksi ahli Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan saksi ahli pidana UNRI Erdiansyah.

"Perbuatan terdakwa sudah mencederai rasa keadilan. Yang meringankan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa mengakui perbuatannya, sopan selama persidangan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Hukuman yang dijatuhkan bukan bentuk pembalasan namun hanya bersifat pembinaan kepada terdakwa," kata majelis.

Selain terdakwa Dimas dijatuhkan pidana penjara 36 bulan denda Rp200 juta, terdakwa Dimas juga dibebankan membayar biaya perkara Rp5000 dan potong masa penahan sejak penahanan 10 Juli lalu.

Menyikapi hasil vonis majelis hakim, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengungkapkan ucapan terimakasihnya kepada majelis hakim telah memutus perkara money politic Pilkada Riau yang terjadi di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Inhu.

"Walau secara pribadi saya turut prihatin kepada terdakwa yang merupakan masyarakat biasa, tapi kita harus menegakkan aturan ini demi untuk menciptakan pilkada yang berintegritas," ujar Rusidi Rusdan.


Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Loading...

Tulis Komentar