Insiden Polisi Serang Mahasiswa Di Musala

Mental Personil POLRI Perlu Direvolusi

PEKANBARU, HALUAN — Wakil Ketua Ko­misi III DPR, Benny K Harman mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian di dalam semuah musala di Pekanbaru, Selasa (25/11) lalu.
 
Politikus Partai Demok­rat itu meminta aparat kepolisian tidak melakukan pemukulan dalam menja­lankan tugasnya. Apalagi sampai melakukan pembu­baran paksa ke dalam musala seperti yang terjadi di komplek gedung RRI Pekanbaru.
 
“Kepolisian tidak boleh terlalu eksesif. Tugasnya melakukan pengamanan. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan dalam menja­lankan tugasnya,” kata Benny di gedung DPR RI,Jakarta, Kamis (27/11).
 
Benny berharap insiden pembubaran paksa dan pemukulan oleh polisi terhadap mahasiswa sampai ke dalam musala itu tidak memicu konflik berkepanja­ngan antara Polri dengan mahasiswa apalagi umat Islam. Untuk itu dia me­min­ta Kapolri Jenderal Polisi Sutarman maupun Presiden Joko Widodo sekalipun, meminta maaf atas tindakan anak buahnya itu. “Kapolri bahkan Presiden sampaikan permohanan maaf ke umat Islam,” ujar Benny.
 
Atas kejadian ini, Benny juga menyarankan presiden memanggil Kapolri dan jajaran guna diperingatkan. Sebab kasus kekerasan aparat kepolisian belakangan ini seringkali terjadi. Jika perlu, Jokowi harus mene­rapkan revolusi mental di kepolisian.
 
Aksi brutal polisi ini juga ikut disesalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma’ruf Amin mengatakan tindakan korps Bhayangkara itu sudah di luar batas dan menyakiti umat Islam.
 
Terpisah, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Robert Harianto Watratan mengakui kesalahan ang­gotanya yang telah memu­kul sejumlah mahasiswa mus­lim saat membubarkan aksi demo, Selasa (25/11) lalu. Pihaknya mendatangi dan menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru.
 
“Kita telah mendatangi kantor MUI Provinsi Riau untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas kejadian yang terjadi di dalam musala RRI itu,” kata Robert Haryanto, Kamis (27/11).
 
Sementara itu Prof Dr H Muhdini, MA melalui humas MUI Provinsi Riau Abdurahman, kepada warta­wan melalui telepon selu­lernya membenarkan keda­tangan pihak Kepolisian untuk mengklarifikasi dan meminta maaf terkait kejadian tersebut. “Kita sudah memaafkan polisi. Dan kita berharap oknum polisi yang memukul ditin­dak dengan tegas,” katanya.
 
Seperti diberitakan sebe­lumnya, penyerangan maha­siswa oleh polisi ini terjadi pada Selasa (25/11) sore. Mahasiswa yang mela­kukan aksi demo di RRI, dibu­barkan paksa oleh petugas karena dinilai tidak memi­liki izin atau pemberitahuan kepada pihak Kepolisian.
 
Ketakutan akan dipukul polisi, sebagian mahasiswa berlindung di dalam musala di samping kantor RRI. Ternyata pihak polisi tetap melakukan pengejaran terha­dap mahasiswa yang ber­sem­bunyi dan masuk ke dalam mushala tanpa menang­galkan sepatunya dan menginjak-nginjak sajadah dan lantai tempat beribadah umat muslim.
 
Selain puluhan mahasis­wa terluka, tindakan brutal polisi yang menerobos masuk ke dalam tempat suci terse­but lengkap dengan sepatu, juga telah menyebabkan lemari kecil tempat penyim­panan sajadah dan Al-Quran rusak.
 
Tidak Beretika
 
Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin mengaku belum tahu soal aksi oknum polisi yang melakukan penangkapan dan kekerasan terhadap para pendemo di musala di Pekanbaru, Riau. Namun jika tindakan itu benar adanya, maka polisi dalam menjalankan tugasnya sudah tidak beretika.
 
“Saya pikir hal-hal seperti itu amat sangat tidak pada tempatnya. Bagaimanapun juga penegakan hukum haruslah tetap mengin­dahkan etika. Apalagi juga prinsip-prinsip rumah ibadah di mana dalam konteks musala atau masjid ya tentu harus suci kan tempat itu.  Sehingga alas kaki ya harus dilepas atau dicopot,” kata Lukman di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (27/11).
 
Menurut politikus PPP itu, aksi polisi juga harus dikonfirmasi terlebih dahulu pada pihak kepolisian setem­pat. Ia pun menyayangkan pemberitaan soal peristiwa demikian tidak banyak disiarkan media massa.
 
“Saya tidak lihat pem­beritaan yang cukup. Saya tidak melihat di media cetak maupun di media elektronik pemberitaan, padahal itu kan pemberitaan yang cukup sensitif, tapi kok minim pemberitaan, sehing­ga buat saya ini perlu dikonfirmasi dan tentu kepolisian yang punya kewenangan dan otoritas untuk memberikan konfirmasi,” tegas Luk­man.(*/yan)


Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar