Riaumandiri.co - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 Kota Pekanbaru masih diupayakan untuk disahkan oleh DPRD Pekanbaru bersama Pemko Pekanbaru.
Meski target pengesahan sebelumnya telah lewat pada Minggu (30/11). Terhambatnya pengesahan ini seiring dengan lamanya penyerahan draf KUA-PPAS oleh pihak Pemko Pekanbaru.
“Secara waktu masih memungkinkan untuk disahkan APBD ini,” jelas Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, Senin (1/12).
Draf KUA-PPAS diterima pihak DPRD pada pertengahan November lalu, pembahasan draf di internal legislatif dilakukan bertahap sebelum dibawa ke meja paripurna untuk pengesahan.
Di akhir November, DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna namun tidak selesai dilaksanakan lantaran tidak kourum, di skors hingga tak lagi terlaksana.
“Batalnya kemarin MoU karena tidak kourum, waktu kita sangat terbatas,” paparnya.
Berdasar draf KUA-PPAS yang masuk, nilai APBD 2026 akan menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah.
Nilainya kurang dari Rp2,89 triliun. Karena ada pemotongan TKD (Transfer ke Daerah) dari pusat lebih kurang Rp400 miliar.
Penanganan banjir, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi hal yang diprioritaskan dalam penyusunan APBD 2026 ini.