Pengamat: Peluang Cak Imin Semakin Tipis jadi Cawapres Dampingi Prabowo

Rabu, 30 Agustus 2023 - 09:13 WIB
Prabowo Subianto dan A Muhaimin Iskandar. (Ist)

RIAUMANDIRI.CO - Koalisi partai pendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto berubah nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga menilai Ketua Umun PKB A Muhaimin Iskadar (Cak Imin) merasa sangat kecewa dengan perubahan nama koalisi tersebut.

"Cak imin mengaku tidak dilibatkan dalam perubahan koalisi tersebut. Bahkan, Cak Imin baru mengetahui adanya perubahan nama koalisi saat menghadiri HUT PAN di Jakarta," kata Jamil kepada media ini, Rabu (30/8/2023).

Hal itu kata Jamil, tentu saja mengesankan bahwa Cak Imin tidak dianggap penting lagi di dalam koalisi, sehingga ditinggal begitu saja dalam memutuskan nama koalisi.

"Wajar bila Cak Imin sangat kecewa. Sebab, ia dan Prabowo yang mendeklarasikan KKIR, dan kemudian diubah menjadi KIM tanpa sepengetahuannya," kata Jamil.

Menurut Jamil, dengan berubah nama koalisi, tentu KKIR  dengan sendirinya bubar. Artinya, piagam kesepakatan yang ditandatangani Prabowo-Cak Imin menjadi tidak berlaku lagi.

Hal itu tentu berimplikasi pada peluang Cak Imin menjadi cawapres juga semakin kecil.  Sebab, pembahasan cawapres tidak lagi dibahas oleh Prabowo dan Cak Imin saja, tapi juga oleh Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Yusril Ihzha Mahendra.

"Jadi, Cak Imin tidak lagi memiliki hak veto yang kuat. Suara Cak Imin tidak lagi menentukan dalam memutuskan cawapresnya Prabowo," jelasnya.

Secara politis hal itu tentu memukul Cak Imin. Sebagai Ketua Umum PKB, kata Jamil, Cak Imin sudah mendapat perlakukan yang tak selayaknya. Seolah sudah tidak ada kesetaraan di KIM.

Karena itu, ada peluang Cak Imin dan PKB akan mengevaluasi keberadaannya bersama Prabowo, termasuk di KIM. Evaluasi itu akan menjadi kenyataan bila Cak Imin tidak menjadi cawapresnya Prabowo.

"PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabuh ke PDIP. Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan pada Cak Imin dan PKB," kata mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)

Editor: Syafril Amir

Tags

Terkini

Terpopuler